Tantangan baru di LKS Bipartit

Dalam suatu perusahaan pastinya aktivitas pekerjaan bukanlah satu - satunya kegiatan yang dilakukan dalam keseharian. Didalamnya ada saja aktivitas - aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan namun secara nyata mendukung pekerjaan. Ada banyak contoh mengenai aktivitas "extra kurikuler" tersebut. Sebut saja olahraga, kegiatan rohani atau bahkan pecinta alam dan komunitas biker. Tentunya masing - masing komunitas tersebut akan memiliki kepengurusan didalamnya. Standar saja seperti ketua, sekretaris dan bendahara tentunya tak ketinggalan ...anggota:-).

Karena kegiatan extra tersebut dilakukan juga di lingkungan kerja maka aktivitas tersebut tak luput dari ijin pihak manajemen perusahaan. Dan jika ijin sudah diberikan....nah ini yang ok banget....akan ada alokasi dana khusus untuk operasional masing - masing komunitas tersebut.

Beberapa minggu terakhir hingga hari ini sempat disibukkan untuk menangani kumpulan program kerja atau agenda kegiatan dari masing - masing komunitas tersebut. Perusahaan memutuskan untuk tidak lagi mengontrol secara penuh alokasi dana beserta persetujuan pengajuannya. Sebagai gantinya dibuatlah batasan total dana yang dikeluarkan untuk semua komunitas selama satu tahun fiskal kedepan.

Lalu bagaimana dengan kontrol penggunaan dana tersebut?
Sebagian besar kontrol penggunaan dana diberikan pada LKS Bipartit yang dalam hal ini dianggap mewakili semua golongan yaitu pihak pengusaha/perusahaan dan pihak pekerja. LKS Bipartit diharapkan mampu untuk mengontrol aliran dana beserta persetujuan kegiatan yang memerlukan dana tersebut.

Lalu dimana tantangannya?
Mengelola "uang karyawan"...itulah tantangannya!
Idealnya dana yang dikucurkan akan cukup untuk semua komunitas yang ada beserta kegiatannya selama satu tahun fiskal.

Sebagai fungsi kontrol, manajemen meminta syarat sebelum dana tersebut dapat dicairkan. Syarat yang diajukan adalah semua komunitas termasuk LKS Bipartit diharuskan membuat rancangan program kerja selama setahun beserta nilai dana yang dibutuhkan. Semua rancangan program kerja tersebut harus dikumpulkan dan dirangkum oleh LKS Bipartit untuk kemudian diserahkan ke pihak manajemen.

Semoga LKS Bipartit dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. Amiin.